 |
Ikhtiar Membangun Kemerdekaan dan Semangat Memerangi Korupsi. (Ilustrasi/IST) |
Oleh : Mochlis Al-bath *)
Kita pasti mendambakan kemerdekaan. Merdeka dalam arti yang hakiki. Kemerdekaan yang benar-benar bisa dirasakan dan dinikmati secara dahir dan batin.
Dalam kerangka kehidupan personal. Kemerdekaan merupakan sebuah keniscayaan yang wajib diperjuangkan secara serius agar kita memiliki bargaining position hidup yang kuat, berwibawa dan disegani.
Pertanyaannya kemudian, kita wajib merdeka dalam konteks apa agar impact dari merdeka itu sendiri membawa perubahan nyata. Pertama, kita wajib merdeka secara pendididikan. Kemajuan kehidupan berbangsa, bernegara hingga pada level personal life bisa dicapai ketika kita punya pendidikan yang kuat, berkarakter dan bermutu sebagai ruh penggerak cita-cita kebersamaan.
Berikutnya, segala aspek kehidupan akan bergerak maju ketika semua didasari pendidikan yang kuat. Misal; sektor ekonomi, sektor sosial, budaya, keagamaan, dan teknologi.
Di sektor ekonomi misalnya, UMKM tak kan bergerak maju jika pengelolanya kurang terdidik. Begitu pula di ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan sektor ekonomi lainnya yang menjadi denyut hidup matinya masyarakat.
Kita semua harus menyadari total bahwa cita-cita dari kemerdekaan adalah untuk mencapai derajat hidup suprematif yang puncaknya melahirkan manusia yang bebas dari segela bentuk penjajahan dan menikmati kemajuan.
Di zaman yabg serba canggih saat ini masyarakat harus aware dan understand menyikapi derasnya kemajuan. Sikap terbuka dan aktif merespon segala perubahan harus manjadi ciri dirinya. Jika tidak, pada gilirannya akan punah dan terbuang dari zaman yang serba maju. Bahkan akan krmbali ke zaman purba.
Refleksi kita hari ini di HUT RI yang ke-81 sesuai dengan temanya "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur" tema ini harus menjadi ruh dan batu loncatan manusia Indonesia untuk membangun SDM yang berkualitas dan berintegritas. Kita mustahil mencapai kemajuan dari semua sektor tanpa mau peduli pada pendidikan.
Semestinya ini menjadi syarat spesifik yang harus menjadi atensi bersama antara masyarakat dan pemerintah yaitu mendorong manusia Indonesia untuk peduli pada pendidikan dan pemerintah terus menggencarkan layanan pendidikan gratis untuk masyarakat kurang mampu agar hak mereka bisa didapat di negerinya sendiri dan merasakan akan nikmatnya kemerdekaan.
Coba sejenak kita mengingat sejarah tragis Perang Dunia II. Bagaimana Jepang hancur lebur saat dibom atom oleh Amerika. Secara kalkulasi akal, Jepang mustahil akan kembali bangkit karena semua hancur. Mulai dari mental manusianya, infrastruktur dasarnya dan semua kekayaan alamnya. Belum lagi jumlah korban yang tak terhitung jumlahmya.
Namun pada gilirannya perlahan Jepang bangkit dan melaju cepat. Bahkan Jepang saat ini menjadi negara yang paling melompat maju di Asia di bidang ekonomi, pendidikan dan semua sektornya. Salah satu faktornya karena masyarakat Jepang peduli pada pendidikan. Menjadikan pendidikan sebagai prioritas, kemudian dari pendidikan pula Jepang berhasil membangun karakter kenegarawanan.
Karakter itu dibangun dari budaya pola pikir masyarakat Jepang yang sudah kita kenal seperti, Bushido, Ikigai dan Oubaitori. Itu semua memiliki relevansi yang signifikan untuk diterapkan di Indonesia.
Bushido dengan nilai-nilainya seperti integritas, keberanian, dan kesetiaan dapat menjadi pedoman dalam membangun budaya kerja yang jujur, bertanggung jawab, dan penuh dedikasi. Ini dapat membantu memperkuat etos kerja, menumbuhkan kepercayaan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Konsep Ikigai dapat mendorong individu di Indonesia untuk menemukan tujuan hidup mereka yang selaras dengan minat, keahlian, kebutuhan masyarakat, dan penghasilan.
Sementara Oubaitori mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan proses pertumbuhan masing-masing individu. Dengan memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri.
Semua konsep pola pikir itu telah mengantarkan Jepang pada budaya disiplin dan kemajuan yang berorientasi pada terbentuknya semangat kenegarawanan dan telah mampu mengembalikan pada keadaan yang diharapkan bersama untuk meraih kejayaannya.
Lantas bagaimana dengan kita Indonesia? Apakah kita tidak mungkin menjadikan Indonesia ini maju dan berdaulat?
Jawabannya pasti mungkin. Tergantung kita mau atau tidak. Sudah 81 tahun kita menghirup udara kemerdekaan, idealnya kita sudah melompat jauh secara kemandirian, kesejahteraan, dan kemajuan. Nyatanya kini kita masih belum kelar-kelar mengurus isi dapur.
Padahal, sebelum kemerdekaan diproklamasikan, negara kita tidak hancur-hancur amat. Tidak sedang dibom. Secara logika kita mudah untuk bikin negara ini maju dan sejahtera. Lalu kenapa tidak bisa?
Kalau boleh kita katakan, eksistensi negara kita sebelum merdeka tidak separah Jepang, tapi kenapa kita sulit bangkit. Jangankan maju, mau berkembang saja terseok-seok dan terpingkal-pingkal.
Kedua, kita harus merdeka di bidang hukum yang semestinya menjadi guidance hidup berbangsa dan bernegara, baik bagi kaum pejabat maupun kaum melarat.
Guru besar hukum kita Prof Mahfud MD mengatakan, persoalan fundamental di negara kita adalah masalah hukum yang tidak beres-beres. Para pelaku hukum di negara kita masih candu dengan sifat koruptif, dan tidak ada suatu negara di jagat ini bisa maju sementara perilaku dan mental pejabat negaranya doyan mengaarong uang negaranya.
Ada kasus paling memalukan yang sempat menggemparkan jagat maya kita sebulan terakhir ini terkait ditangkapnya eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Kepala Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Pelaku kemudian terbukti korupsi triliunan rupiah.
Berikutnya kasus BGN yakni kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjerat mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Korupsi ini menyasar nilai proyek dan pengadaan fantastis, termasuk pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, serta puluhan ribu pasang sepatu dan komputer tablet. Modus operandi ini membidik anggaran BGN yang mencapai Rp85,27 triliun (2025) dan Rp258 triliun (2026) melalui pengendalian yayasan fiktif.
Masih banyak lagi kasus besar serupa yang penulis tidak mungkin paparkan satu persatu dan semuanya menyangkut tentang betapa bobroknya para pejabat kita di hampir semua level, yang seharusnya taat hukum malah menyalahgunakan jabatannya demi mencuri uang negara.
Mari kita sengaja konsentrasi ke kasus ini guna membuka mata hati seluruh masyarakat Indonesia di hari kemerdekaan ini, agar mereka tahu dan paham bahwa penyebab bangsa ini susah merdeka secara substansi akibat ulah oknum para pejabat negara yang sangat egois dan arogan yang seharusnya menjalankan amanah jabatannya demi negara. Kita akan terus sengsara di negara yang kaya SDA ini selama para penggarong uang negara masih bertahan dan berkeliaran di lingkaran kekuasaan.
Penting di momen HUT RI yang ke-81 kali ini kasus-kasus tersebut didiskusikan di ruang-ruang publik dan sosmed oleh generasi muda kita untuk mencari akar masalah utama korupsi pada bangsa ini. Karena hanya mereka harapan masa depan bangsa dan negara ini.
Kemudian generasi muda harus peka melihat persoalan kebangsaan yang mengerikan ini. Mereka tidak boleh tinggal diam. Mereka harus aktif bersuara agar pejabat negara yang sudah membuat rakyat sengsara untuk dihukum berat.
Betapa kasus korupsi untuk dana MBG menjadi bukti bahwa perilaku pejabat kita sangat bangsat dan barbar. Jelas tindakan itu sangat melukai hati masyarakat bangsa dan negara. Kalau pelaku kejahatan selalu diberi ruang di negeri ini tidak menunggu lama kehidupan negara akan hancur.
Apalagi dihampir semua kasus korupsi dilakukan oleh tokoh-tokoh besar sebagaimana eks Kepala BGN dan kroni-kroninya sudah tokoh besar. Orang kepercayaan presiden kita lagi. Seharusnya mereka menjadi panutan malah terjebak dalam lingkaran setan. Sungguh tindakan bejat dan sangat membegal hukum.
Parahnya lagi, mental koruptif para pejabat kita tak bisa dibendung. Hampir di seluruh sektor budaya korupsi masih bertumbuh subur.
Lantas bagaimana kita mau maju dan sejahtera, apalagi bisa merdeka secara kesejahteraan hidupnya sementara para penegak hukum kita bertingkah tak ubahnya predator yaitu memangsa daging saudaranya sendiri yang sebangsa. Karena itu, HUT RI yang ke-81 tahun harus menjadi medium muhasabah dan renungan diri yang total.
Semua aktor pamangku kebijakan mulai dari pejabat pusat hingga pajebat desa harus memiliki visi dan spirit yang sama untuk memperbaiki mental. Mempertajam spiritual agar tumbuh perilaku takut pada korupsi dan tumbuh pula sikap keteladanan dan kenegarawanan yang nyata.
Di masa mendatang kita berharap tumbuh mental pejabat negara yang penuh tanggung jawab, disiplin dan jujur karena telah ditanam di jiwanya sebuah kesadaran penuh bahwa jabatan hanya sementara sedang yang abadi adalah kejujuran. Kemudian mereka juga tidak boleh menjadikan jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri, tapi sebagai jalan pengabdian.
Renungan total di momen kemerdekaan ini harus serius. Bahkan kita sebagai anak bangsa yang sangat patriotik dan nasionalistik harus berani mengatakan haram hukumnya untuk korupsi. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan secara hukum kenegaraan terlebih di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa.
Ikhtiar untuk menggapai kemajuan dan kemerdekaan yang substansial tidak akan pernah tercapai sampai kapanpun kalau mentalitas para pejabat atau penggerak negara ini belum sanggup untuk taat pada kerangka hukum negara dan tidak takut kepada Tuhan Yang Maha kuasa.
Oleh karena itu, mari kita bergerak bersama majukan Indonesia dengan menumbuhkan potensi personal yang hebat bangun kecerdasan holistik menuju kerangka hidup berbangsa dan bernegara yang bermartabat. Merdeka!
*) Penulis adalah putra asli Desa Juruan Daya. Kini sedang menjalani tirakat spiritual ekonomi di kota orang