 |
| Kantor BPPKAD Kabupaten Sumenep. (Istimewa) |
SUMENEP, E-KABARI.com - Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep kembali tegaskan bahwa pajak tidak gratis.
Hal ini mengingat masyarakat di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur sempat ramai soal pajak gratis, yang itu berpengaruh terhadap kelancaran wajib pajak.
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPPKAD Sumenep Urip Mardani menegaskan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) wajib dibayar oleh semua wajib pajak.
Karena itu, ia meminta masyarakat jangan sampai termakan isu PBB gratis. Sehingga, semua wajib pajak di Sumenep harus taat bayar pajak tanpa terkecuali.
"Tak ada PBB gratis, semua wajib pajak harus tertib melakukan pembayaran," tegas Urip Mardani, Kamis, 8 Desember 2022.
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPPKAD Sumenep itu memang tidak menampik bahwa sempat ada program PBB gratis pada tahun 2011 lalu. Namun, program tersebut hanya berlaku satu tahun.
"PBB yang gratis waktu itu juga tidak semuanya, hanya berlaku kepada PBB P2 yang di bawah Rp 6 ribu saja," jelas Urip.
Mengingat sudah jelas tidak ada pajak gratis di Sumenep, maka semua wajib pajak harus menunaikan kewajibannya sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Karena selain taat aturan, Urip Mardani menyampaikan bahwa dengan membayar pajak berarti mendukung pembangunan.
"Bayarlah pajak sesuai dengan ketentuan yang ada, karena itu adalah kewajiban kita bersama sebagai warga negara Indonesia. PBB P2 itu sangat murah dibandingkan manfaat yang telah kita rasakan," imbau Urip.
Kabid Pengelolaan Pendapatan BPPKAD Sumenep itu berharap, setelah ini masyarakat wajib pajak tidak lagi beralasan pajak gratis untuk tidak taat bayar pajak.
"Mari secara tertib dan teratur bayar pajak PBB P2 di tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah," ajak Urip. (*/Rfq)