loading...
 |
| Kantor Dinas PRKP dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep. (Foto IST/E-KABARI) |
SUMENEP, E-KABARI.COM - Diduga jadi bancakan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2019 di Desa Langsar, Kecamatan Saronggi akan ditelusuri oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya Kabupaten Sumenep.
Informasi yang dihimpun E-KABARI.COM, program Nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupa Rumah Layak Huni kategori Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) itu, diduga jadi bancakan oleh oknum berinisial S alias D.
Hasil penelusuran E-KABARI.COM, ada sebanyak 20 Keluarga Penerima Bantuan (KPB) program BSPS di Desa Langsar. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp 17,5 juta, dengan rincian Rp 2,5 juta untuk upah tukang dan Rp 15 juta untuk bahan material bangunan.
Sayangnya, realisasi dana program tersebut tak sesuai dengan nominal yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sejumlah penerima bantuan mengaku hanya dikirimkan bahan material bangunan yang jika ditotal rata-rata hanya berjumlah senilai Rp 7,5 juta.
Baca Juga: Program BSPS di Desa Langsar Dikeluhkan KPB
Mendengar dugaan penyimpangan tersebut, Dinas PRKP dan Cipta Karya Sumenep melalui Kepala Bidang Perumahan, Benny Irawan mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan turun ke Desa Langsar untuk investigasi temuan media.
"Kita akan cek nanti ke lapangan (Desa Langsar, red). Kita akan klarifikasi, kita coba data-data itu dikumpulin dan kita harus selesaikan," kata Benny saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/03/2020) lalu.
Penelusuran ke bawah, kata Benny harus pihaknya lakukan kepada semua pihak-pihak yang terkait, termasuk ke penerima bantuan secara langsung, karena program itu sudah selesai.
"Makanya untuk memastikan penyimpangan itu, kami akan klarifikasi masyarakat yang menerima bantuan, kepala desa, dan pendampingnya yang dari Satker Provinsi Jatim, benar apa nggak telah terjadi seperti itu," terang Benny.
Instansinya sebagai tim teknis Kabupaten yang merupakan kepanjangan tangan dari Satker Provinsi memastikan, 1530 program BSPS di Sumenep, termasuk di Desa Langsar, semuanya sudah tuntas dan ada LPJ-nya.
"Semuanya sudah rampung, baik secara administrasi maupun fisik lapangan (Bangunan Layak Huni, red)," tegas Benny.
Bahkan, lanjut dia, semua pencairan dana untuk program BSPS se-Kabupaten Sumenep di tahun 2019 kemarin semuanya sudah terbayarkan dan tuntas. Karena jika tidak, Dinas PRKP dan Cipta Karya tidak akan menerima LPJ-nya.
"Pencairan dananya juga sudah terselesaikan semua ke rekening penerima di tahun 2019. Tapi ya kita coba cek nanti," pungkas Benny. (RK/Fiq)