loading...
E-KABARI.COM, JAKARTA – Dalam pembukaan Sidang Dewan Pleno II dan Rapat
Pimpinan Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tahun 2018, di
Tangerang, Banten, Presiden Joko Widodo mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
untuk menyelesaikan pembahasan soal Rancangan Undang-Undang (UU) Kewirausahaan.
Dengan disahkannya rancangan tersebut menjadi
undang-undang, diharapkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat
semakin berkembang.
“Saya setuju sekali undang-undang kewirausahaan ini
segera diselesaikan di DPR. Di dalamnya menyangkut percepatan ekonomi untuk
pengusaha-pengusaha pemula (startup),” kata Presiden berdasarkan keterangan
Biro Pers Istana Kepresidenan, Rabu (7/3/2018).
Harapan yang serupa juga dinyatakan oleh Ketua Umum
HIPMI, Bahlil Lahadalia, saat memberikan laporannya kepada Presiden di acara
yang sama.
UU Kewirausahaan dipandang perlu untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional mengingat rasio wirausaha di Indonesia meningkat
dari 1,6 persen menjadi 3,1 persen.
Selain itu, pemerintah juga akan memperjuangkan
penyaluran kredit dari bank kepada pelaku usaha industri kecil dan menengah.
Saat ini, penyaluran kredit tersebut memang hanya
berada pada kisaran 20 persen. Menurut Presiden, angka tersebut masih dirasa
kurang.
“Saya juga setuju bahwa kredit yang disalurkan
sekarang ini kurang lebih hanya 20 persen dari kredit yang ada, ini sangat
kecil. Oleh sebab itu, kalau tadi ketua umum menyampaikan 30 persen, saya
berpikir harusnya lebih dari itu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara juga mendukung para
pengusaha kecil untuk naik kelas.
Namun, Presiden juga berharap agar para konglomerat
baru yang nantinya terlahir tidak hanya berasal dari Jakarta saja.
“Perlu ada konglomerat-konglomerat baru di Indonesia
yang asalnya dari UKM-UKM. Tidak hanya dari Jakarta, tapi dari daerah-daerah.
Nanti di sidang pleno tolong dirumuskan jurusnya seperti apa. Saya terima jadi
saja, sudah,” ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator
bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita,
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir
Effendy, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Bahlil Lahadalia.
Sumber: Tribunnews.com