 |
| Makan Bergizi Gratis Ketika dalam Sistem Kapitalis Tragis. (Ilustrasi/NET) |
Oleh : Siti Nurul Hidayah, S.Si *)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menjadi solusi pemenuhan gizi masyarakat justru menimbulkan masalah baru. Berdasarkan laporan detikcom (3/10/2025), tercatat 6.457 orang mengalami keracunan makanan MBG, dengan kasus terbanyak di Pulau Jawa. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, penyebab utama kasus tersebut adalah pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah pun mengambil langkah dengan menutup sementara SPPG yang terbukti melanggar hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
Temuan ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap kualitas bahan makanan, kebersihan proses distribusi, serta kesiapan pihak pelaksana di lapangan. Alih-alih menyehatkan rakyat, program yang seharusnya menumbuhkan generasi unggul justru menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Jika saya bisa mencermati hal ini, pihak penyelenggara penyedia pangan bergizi (SPPG) mestinya memiliki sistem kontrol mutu yang ketat dan memenuhi seluruh syarat administratif maupun teknis yang diatur dalam standar nasional keamanan pangan. Namun, kasus keracunan massal ini justru memperlihatkan bahwa banyak syarat kelayakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diabaikan. Mulai dari uji kelayakan bahan makanan, proses penyimpanan dan distribusi, hingga higienitas peralatan dan tenaga kerja. Padahal, SPPG seharusnya berkoordinasi dengan tenaga ahli gizi dan pengawas kesehatan daerah sebelum mendistribusikan makanan kepada ribuan penerima. Pelanggaran SOP ini menunjukkan lemahnya pengawasan, adanya tekanan untuk mempercepat target penyaluran, dan indikasi praktik tender yang tidak transparan. Akibatnya, program yang seharusnya menyehatkan malah berubah menjadi ancaman bagi keselamatan rakyat kecil.
Kebijakan MBG dalam sistem yang syarat dengan praktik kapitalisme ini hanya berorientasi pada proyek jangka pendek dan pencitraan politik, bukan pemenuhan kebutuhan rakyat secara hakiki. Program ini sering kali menjadi ladang bisnis baru bagi segelintir pengusaha yang mendapat tender, bukan sarana pemerataan kesejahteraan. Padahal yang sangat dibutuhkan rakyat sebenarnya bukan sekadar makan bergizi gratis, melainkan terbukanya lapangan pekerjaan yang luas dan layak. Dengan pekerjaan yang mencukupi, para orang tua dan kepala keluarga akan mampu memberi makan bergizi bagi anak-anaknya dan seluruh anggota keluarganya dari hasil jerih payah sendiri, bukan dari program yang bersifat karitatif bukan solutif yang tidak berkelanjutan dan tanpa menyentuh akar masalahnya.
Akar masalah sesungguhnya terletak pada kemiskinan struktural, minimnya lapangan pekerjaan, serta lemahnya kemandirian ekonomi rakyat. Selama sistem ekonomi masih dikendalikan oleh kepentingan modal, maka rakyat hanya akan menerima “program sementara” tanpa perubahan nyata dalam kehidupan mereka.
Jika bisa mencontoh praktik dalam sistem Islam, yang mana pemenuhan kebutuhan rakyat merupakan tanggung jawab langsung negara, bukan proyek politik atau ekonomi. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah ﷺ : “Imam (khalifah) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Negara dalam Islam mengatur sistem pangan dengan ketat, mulai dari produksi, distribusi, hingga jaminan gizi bagi masyarakat miskin.
Sumber daya alam dikelola untuk kemaslahatan umum, bukan diserahkan pada korporasi. Bisa dicontoh kebijakan Khalifah Umar bin Khattab saat menjabat Khalifah atau kepala Negara, dengan membuka dapur umum saat paceklik dan memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan. Sistem Islam memadukan tanggung jawab negara, amanah pemimpin, dan kontrol masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sejati. Dengan demikian, program seperti makan bergizi gratis bukan hanya jargon, tetapi nyata dirasakan manfaatnya, sehat jasmani dan rohani, tanpa rasa was-was dan manipulasi. Wallahu a’lam bisshowab.
*) Pemerhati Publik