 |
| Seleksi CAT calon anggota PPK yang dilangsungkan KPU Sumenep pada Pemilu 2024 kemarin. (Ilustrasi/IST/Rafiqi) |
SUMENEP, E-KABARI.com - Rumor jual beli jabatan dalam rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Sumenep mulai terungkap.
Bahkan, dugaan jual beli jabatan PPK dan PPS masif terjadi di setiap momentum Pemilihan Umum (Pemilu) bocor dari mantan pejabat dua tingkatan badan ad hoc tersebut.
Dari silang informasi yang dihimpun media ini, para calon PPK dan PPS diduga diminta memberikan upeti agar mereka bisa lolos seleksi.
"Jadi, ya itu memang benar, dan saya rasa merata," kata salah satu mantan PPK Pemilu 2024 yang minta namanya dirahasiakan saat diwawancara sejumlah media, Rabu, 15 Mei 2024.
Mantan PPK itu menyebut, upeti untuk memuluskan jalannya meraih jabatan dalam seleksi PPK sampai-sampai harus memotong gaji jika sudah resmi terpilih dan dilantik.
"Untuk nominal kalau di Pemilu 2024 kemarin, 4 kali gajian untuk PPK. Tidak tahu kalau yang lain," bocor narasumber tersebut.
Senada dengan bocoran salah satu mantan PPK, ada pula salah satu mantan PPS yang memberikan pengakuan mengejutkan.
Narasumber yang minta namanya dirahasiakan itu mengaku, awalnya takut untuk membuka kebenaran jual beli seleksi PPS di Sumenep.
"Dengar dari siapa? Ya tapi jangan sampai ada nama saya ya. Kalau saya sih, yang diminta itu hanya 2 kali gajian," tuturnya.
Terbaru, ia mendengar rumor bahwa saat ini PPS yang ingin lolos seleksi diminta untuk memberikan upeti sesuai dengan kesepakatan bersama oknum Komisioner KPU Sumenep.
"Kabarnya begitu, soalnya ada komisioner yang nggak jadi anggota KPU lagi, benar dan tidaknya juga tidak tahu," ungkapnya.
Sementara Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Rafiqi Tanzil menepis kabar miring soal adanya pengakuan jual beli jabatan dalam rekrutmen PPK dan PPS.
Namun, ia tidak heran jika setiap rekrutmen badan ad hoc memang memiliki rumor, termasuk dalam Pemilu di 14 Februari 2024 kemarin.
"Persoalan itu memang biasa, yang pasti kita di KPU tidak ada hal-hal semacam itu," kata Rafiqi saat dihubungi melalui sambungan teleponnya.
Lagi pula, lanjut dia, andaikan ada dugaan jual beli jabatan dalam seleksi PPK dan PPS seharusnya ramai sejak pelaksanaan Pemilu sebelumnya.
"Kalau sekarang kan hanya Pilkada," ucap Rafiqi.
Bahkan, ia menegaskan, rumor soal adanya pungli dalam rekrutmen PPK dan PPS dengan nominal belasan juta rupiah tidak benar.
"Tidak ada. Jangan-jangan yang menjadi (melempar, red) isu mereka yang tidak jadi (lolos, red), bisa jadi kan?!" tuding Rafiqi.
"Saya pastikan itu tidak ada, rumor lah atau isu. Masa ada yang belasan juta, di mana logikanya itu," timpalnya lebih lanjut.
Meski demikian, Rafiqi mengakui sempat menarik sumbangan kepada anggota badan ad hoc yang notabene alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
"Tapi itu bukan untuk saya, melainkan untuk pembangunan di internal HMI kemarin, kalau itu iya. Artinya, bukan untuk pribadi," ungkapnya.
"Setelah mereka jadi, saya minta sumbangan untuk pembangunan adik-adik di HMI itu. Kalau saya kan HMI yang dipikir, bukan untuk siapa-siapa," sambung Rafiqi.
Menurutnya, persoalan ada anggota badan ad hoc yang memberikan sesuatu untuknya (tanpa transkasi) pasti diterima. Sebab, hal itu ia nilai bukanlah upeti atau mahar yang diminta.
"Misal ada yang memberikan saya rokok, pasti saya terima," tutur Rafiqi.
Komisioner KPU Sumenep itu menambahkan, isu yang beredar kemungkinan terjadi atas dasar kepentingan untuk menjatuhkan seseorang.
"Mungkin bisa jadi itu ditujukan ke saya, karena masa jabatan saya di KPU sudah hampir habis, ya tidak masalah kalau dibentur-benturkan," duga Rafiqi.
Karena itu, pihaknya berharap, agar masyarakat tidak langsung percaya terhadap rumor-rumor yang beredar. Sebab, pasti ada orang yang nantinya merasa dirugikan.
"Karena saya tidak merasa kalau ada hal yang demikian," pungkas Rafiqi.
Hari ini, Rabu, 15 Mei 2024, KPU Sumenep tengah melangsungkan penetapan calon anggota PPK di salah satu hotel yang ada di Sumenep.
Hari ini pula, KPU Sumenep juga melangsungkan seleksi tes tulis PPS di Gedung Adipoday, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep.
Ada sekitar 258 anggota PPK di 27 kecamatan yang hari ini mengikuti tahapan Pemilu sebelum akhirnya besok, Kamis, 16 Mei resmi dilantik.
Data 258 itu tidak semuanya akan menjadi anggota PPK. Sebab, dalam regulasi, anggota PPK hanya diambil 5 orang dan pengganti 5 orang.
Kemudian, ada 2.231 anggota calon PPS dari sejumlah wilayah kepulauan dan daratan yang tengah mengikuti seleksi tes tulis hari ini. (Rfq)