 |
| Ketua Komisi III DPRD Sumenep H. Dul Siam bersama Kabid Bina Marga Dinas PUTR Sumenep Agus Adi Hidayat saat menerima audiensi GPS-Desa, Rabu (31/5/2023). (E-KABARI) |
SUMENEP, E-KABARI.com - Ketua Komisi III DPRD Sumenep Dul Siam warning Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) terkait perbaikan jalan poros penghubung Desa Gapura Tengah-Tamidung.
Komisi III mengancam tidak akan menyetujui APBD Perubahan Dinas PUTR Sumenep tahun 2023 jika tidak menganggarkan perbaikan jalan kabupaten tersebut.
Dul Siam menyampaikan warning pada Dinas PUTR Sumenep saat menerima audiensi dari Gerakan Pemuda Segitiga Desa (GPS-Desa) di Ruang Rapat Komisi III DPRD Sumenep, Rabu, 31 Mei 2023.
Ancaman tersebut disaksikan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Sumenep, Agus Adi Hidayat yang hadir pada audiensi tersebut.
Dul Siam mengaku prihatin dengan fakta kondisi jalan poros Gapteng-Tamidung disampaikan oleh GPS-Desa.
Seharusnya, Dinas PUTR Sumenep menginventarisir jalan-jalan yang rusak di wilayah kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagai upaya maksimalisasi walaupun dalam keterbatasan anggaran.
Karena itu, pihaknya mendesak perwakilan Dinas PUTR Sumenep yang hadir dalam forum itu untuk mengalokasikan anggaran perbaikan di APBD Perubahan tahun 2023.
Jika tidak, Komisi III DPRD Sumenep mengancam tidak akan menandatangani usulan Dinas PUTR Sumenep di PAK nanti.
"Saya tidak akan tanda tangani usulan Dinas PUTR jika perbaikan jalan itu tidak dialokasikan di anggaran perubahan seperti yang telah disampaikan teman-teman GPS-Desa," tegas Dul Siam.
Berdasarkan informasi dari GPS-Desa, sudah 14 tahun jalan poros Gapura Tengah-Tamidung yang merupakan jalan kabupaten itu tak diperbaiki. Terakhir, jalan tersebut diperbaiki sekitar tahun 2009.
Saat ini kondisi jalan poros yang menghubungkan tiga desa itu sudah hancur. Padahal jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat untuk aktivitas perekonomian maupun pendidikan.
"Saya baru dengar hari ini jika ada jalan kabupaten yang tidak pernah disentuh oleh Pemerintah Daerah sampai belasan tahun hingga rusak berat. Kami komitmen akan kawal itu, kami kawal mulai APBD-P 2023 ini sudah teranggarkan, sesuai dengan kemampuan anggaran kita," ujar Dul Siam.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep itu tak menyangkal bahwa alokasi anggaran pada APBD Perubahan nanti cenderung kecil dan tidak mungkin dapat mengakomodir perbaikan jalan sepenuhnya.
Untuk itu, Dul Siam meminta masyarakat di tiga desa terkait bersabar. Pihaknya berjanji akan mengawal perbaikan jalan tersebut hingga APBD murni tahun 2024 mendatang.
"Jika tidak bisa separuh, keinginan kami mungkin nanti bisa dianggarkan Rp 1 miliar lah di APBD Perubahan tahun 2023 ini. Setelah itu nanti dilanjutkan di APBD tahun 2024," saran politisi PKB tersebut.
Sementara Kabid Bina Marga Dinas PUTR Sumenep Agus Adi Hidayat mengatakan, pihaknya berkomitmen akan menganggarkan perbaikan jalan poros tersebut pada APBD-P 2023.
Namun, sementara ini anggaran perbaikan jalan poros Gapteng-Tamidung itu tidak bisa sepenuhnya karena keterbatasan anggaran.
Kabid Bina Marga yang akrab disapa Agus itu menjelaskan, jalan poros dari Desa Gapura Tengah menuju Desa Tamidung memiliki panjang sekitar 4,3 Km.
Jika ingin diperbaiki secara total, jalan itu membutuhkan anggaran hampir Rp 5 miliar. Agus menyatakan, Pemerintah Daerah tidak akan mampu menyediakan anggaran sebesar itu pada APBD Perubahan.
"Kita butuh anggaran hampir Rp 5 miliar, anggaran sebesar itu tidak mungkin bisa kita anggarkan dalam satu kali di APBD, apalagi pada APBD Perubahan. Untuk itu nanti kita prioritaskan perbaikannya untuk yang sudah rusak parah," jelas Agus.
Kabid Bina Marga itu juga mengungkapkan, perbaikan jalan poros Gapteng-Tamidung sebelumnya sudah dianggarkan di APBN maupun di Bantuan Keuangan Provinsi.
Bahkan, Agus menyebut jalan itu sudah pernah diperbaiki beberapa waktu lalu. Namun hanya di bagian depan saja di Desa Gapura Tengah. (Rez/Rfq)