 |
| Wakil Ketua DPRD Sumenep, H. Indra Wahyudi, SE, M.Si. (Foto Dok. Humas DPRD Sumenep) |
SUMENEP, E-KABARI.com - Wakil Ketua DPRD Sumenep Indra Wahyudi menyoroti kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang diumumkan Pemerintah secara resmi pada Sabtu, 3 September 2022 lalu.
Menurutnya, Pemerintah seharusnya menurunkan harga BBM, bukan malah menaikkan salah satu kebutuhan pokok rakyat dalam urusan transportasi itu.
Indra Wahyudi sebenarnya menyoroti kata bijak yang kerap keluar dari sebagian kalangan yang tampaknya pro kebijakan Pemerintah atas kenaikan harga BBM.
Kata bijak tersebut diantaranya berupa saran agar tetap bersyukur meski harga BBM naik, dengan alasan rezeki ada yang mengatur.
"Kalo begitu orang nganggur saja pasti cukup bersyukur, tak perlu pontang panting cari kerja karena rejeki ada yang ngatur," kara Indra Wahyudi dalam status WhatsApp yang diunggah, Ahad, 18 September 2022 malam.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumenep itu tidak sepakat dengan kata bijak tersebut. Hemat Indra, Allah memberikan jaminan rezeki pada mereka yang berikhtiar.
"Padahal Allah memberi jaminan rejeki bagi mereka yang berihtiyar," ujar Indra.
Begitupun soal kenaikan harga BBM, politisi Demokrat tersebut tidak setuju dengan kebijakan Pemerintah. Kenaikan harga BBM di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dapat memicu kondisi tidak stabil.
"Harusnya ihtiyar pemerintah adalah menurunkan harga BBM sehingga hidup masyarakat tetap terjamin dan kondisi ekonomi menjadi stabil," tegas Indra.
Jika Pemerintah menginginkan rakyat beryukur dengan kenaikan harga BBM jelas bukan langkah yang tepat. Karena faktanya, itu bertentangan dengan kondisi ekonomi rakyat dan memicu ketidakstabilan.
"Ini (menurunkan harga BBM, red) bagian dari cara ihtiyar pemerintah agar rakyatnya bisa bersyukur," pungkas Indra.
Pendapat Wakil Ketua DPRD Sumenep itu tentang ketidakstabilan ekonomi tampaknya dekat panggang dengan api.
Terbukti, Pemerintah Kabupaten Sumenep harus menyiapkan anggaran sebesar Rp 6 miliar melalui APBD Perubahan untuk menangani dampak dari kenaikan harga BBM.
Anggaran tersebut diperuntukkan membantu masyarakat terdampak kenaikan harga BBM berupa BLT, subsidi transportasi kepulauan, padat karya, dan subsidi untuk petani cabai dan bawang merah di Kecamatan Rubaru.
"Anggaran itu sudah masuk dalam APBD Perubahan. Ini untuk meringankan beban masyarakat setelah BBM naik," ujar Kepala Bappeda Sumenep Yayak Nurwahyudi, Kamis, 15 September 2022 kemarin. (*/Rfq)