 |
| Ketua DPRD Sumenep H. Abdul Hamid Ali Munir bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi menunjukkan nota kesepakatan hasil pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2022 yang sudah ditandangani pada Jumat (16/9/2022) malam. (Dok. Humas DPRD Sumenep) |
SUMENEP, E-KABARI.com - Pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep telah menandatangani hasil Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2022, Jumat, 16 September 2022 malam.
DPRD Sumenep melakukan pengesahan draf final KUA-PPAS Perubahan APBD 2022 itu melalui Rapat Paripurna setelah proses panjang dan pembahasan alot antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran (Timgar) Pemerintah Daerah.
Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, pembahasan dokumen KUA-PPAS untuk Perubahan APBD 2022 sudah dilakukan di tingkat Komisi DPRD Sumenep pada tanggal 10 September 2022.
Sementara pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran (Timgar) Pemkab Sumenep dilaksanakan pada tanggal 13 September 2022.
"Pembahasan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan jadwal dari Badan Musyawarah (Bamus)," kata Abdul Hamid Ali Munir, Selasa, 13 September 2022.
Kemudian, DPRD Sumenep kembali gelar paripurna dengan agenda laporan Banggar DPRD terhadap hasil pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2022 pada Jumat, 16 September 2022 malam.
Agenda dilanjutkan penandatangan nota kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah terhadap hasil pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2022.
"Kita berupaya cepat, tapi tetap mengedepankan kualitas supaya pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2022 selesai tepat waktu," kata Abdul Hamid Ali Munir, Jumat, 16 September 2022.
Ketua Dewan memimpin langsung rapat yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Sumenep. Sementara Dmdari pihak eksekutif hadir Bupati Sumenep Achmad Fauzi bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sumenep.
"Selain DPRD dari Fraksi-Fraksi, Paripurna tersebut juga mengundang sejumlah pihak di Pemerintah Daerah seperti Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan Forkopimda," pungkas Hamid. (Rfq)