 |
| Ilustrasi. (Shutterstock) |
SUMENEP, E-KABARI.com - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Putra Bangsa Kecamatan Pragaan diduga kuat terlibat praktik curang yang mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Sumenep.
Praktik curang tersebut diduga terjadi dalam pelaksanaan ujian akhir sekolah (UAS) atau ujian kesetaraan di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan awal tahun 2022 lalu.
Dalam praktiknya, PKBM Putra Bangsa diduga kuat menggunakan wakil atau bukan orang yang bersangkutan dalam mengerjakan ujian.
SI yang menjadi perwakilan ujian dari salah satu peserta didik PKBM Putra Bangsa menuturkan, dirinya mendapatkan upah sebesar Rp150 ribu sebagai imbalan membantu menyelesaikan soal ujian.
"Ya saya membantu mengerjakan saja, saya mendapatkan upah dalam mewakili melaksanakan ujian itu," kata SI saat ditemui media ini beberapa waktu lalu.
Namun, dugaan praktik kecurangan tersebut dibantah oleh Abd Aziz, Ketua Penyelenggara Ujian Kesetaraan PKBM Putra Bangsa.
Aziz menegaskan, semua peserta ujian kesetaraan yang diselenggarakan PKBM Putra Bangsa Sumenep tidak ada yang diwakilkan.
"Coba ketemukan saya dengan oknum yang bilang seperti itu, Mas. Itu tidak benar, semua yang ikut PKBM di sini ujiannya ikut sendiri, semua tidak ada yang diwakilkan," terangnya, beberapa waktu lalu.
Pun Aziz membantah adanya pemberian sejumlah uang terhadap oknum yang disinyalir menjadi joki pada pelaksanaan ujian kesetaraan PKBM Putra Bangsa. Pihaknya menyatakan tidak pernah ada pemberian sejumlah uang terhadap oknum tersebut.
"Tidak, itu tidak benar, Mas. Tidak ada yang saya kasih uang terkacuali pengawasnya. Kalau pengawasnya iya, saya kasih uang," terang pria asal Desa Karduluk itu.
Mendengar dugaan tersebut, Direktur Sumenep Independen (SI) Sahrul Gunawan mengatakan, jika benar terjadi praktik kecurangan dalam pelaksanaan ujian kesetaraan di PKBM Putra Bangsa, maka tentu ada indikasi kerugian negara.
Pihaknya selaku aktivis anti korupsi di Sumenep siap mengawal dan siap melakukan investigasi. Apalagi jumlah siswa di atas 100 orang, maka kemungkinan besar kerugian negara tentu juga besar.
"Di Pragaan kami pernah mengawal kasus pengadaan alat peraga edukasi (APE) PAUD. Artinya sesuatu yang mengancam kerugian negara menjadi atensi bagi kami," ujar Sahrul Gunawan. (Zn/Rfq)