 |
| Kopri PMII Cabang Sumenep Bedah Raperda Kabupaten Layak Anak, Ahad (22/8/2021). (Foto for E-KABARI) |
SUMENEP, E-KABARI.com - Pengurus Cabang Kopri PMII Kabupaten Sumenep menilai perlu ruang aman dan layak bagi perempuan dan anak di Kabupaten Sumenep.
Untuk itu, Kopri PMII Cabang Sumenep melakukan bedah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Layak Anak, Ahad (22/8/2021) pagi.
Kegiatan yang berlangsung di Perum Satelit Blok L ini diikuti oleh Pengurus Cabang Kopri Sumenep, Perwakilan Kopri Komisariat dan Rayon dengan mematuhi Protokol Kesehatan.
Bedah Raperda Kabupaten Layak Anak merupakan sebuah gebrakan baru dari Kopri PMII Cabang Sumenep untuk menciptakan suasana yang ramah perempuan dan anak di Sumenep sesuai dengan Raperda.
Karena untuk mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketimpangan-ketimpangan di Sumenep harus terselesaikan, terutama dalam dunia pendidikan yang bersinggungan langsung dengan anak-anak.
Lina Wafia, Waka II Bidang Eksternal Kopri PMII Sumenep mengatakan, bedah Raperda Kabupaten Layak Anak merupakan respon pihaknya terhadap peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Melihat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumenep yang samakin meningkat, perlu diciptakan ruang aman dan layak agar mampu mengurangi indeks kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumenep," ujar Lina, Ahad (22/8/2021).
Maka bedah Raperda tersebut, lanjut dia, merupakan langkah awal Kopri PMII Cabang Sumenep untuk mengawal persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Supaya, Perda Kabupaten Layak Anak nantinya benar-benar bisa menjadi payung hukum dan memberi perlindungan bagi kaum perempuan dan anak di Sumenep.
"Mari bersama-sama kita ciptakan Kabupaten Sumenep ramah perempuan dan anak," ajak aktivis Kopri asal INKADHA Sumenep itu.
Semangat pengurus Kopri untuk memberikan keamanan terhadap perempuan dan anak di Sumenep ini mendapat apresiasi dari Nur Waida, Ketua Kopri PMII Cabang Sumenep.
Bedah Raperda Kabupaten Layak Anak oleh Kopri merupakan upaya nyata mengawal payung hukum yang tepat untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.
"Perlu adanya sebuah sinergitas antara pemerintah dan Kopri agar persoalan perempuan di Sumenep ini terselesaikan dengan baik," tegas Nur Waida. (RK/Fiq).