loading...
 |
| Juhari, Anggota Komisi II DPRD Sumenep. (Foto RK/E-KABARI) |
SUMENEP, E-KABARI.COM - Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari menyebut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2012 kadaluarsa, sehingga membuat harga tembakau terus mengalami penurunan.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menilai, anjloknya harga tembakau di Sumenep disebabkan Perda Tataniaga yang mengatur jual beli daun emas itu sudah kadaluarsa, sehingga perlu direvisi.
"Jika kita analisis, Perda tersebut hanya menguntungkan pengusaha dan merugikan petani. Untuk itu, perlu direvisi lagi," ucapnya di lobi DPRD Sumenep, Selasa (22/09/2020).
Menurut Juhari, Perda yang baru bisa mengatur pola komunikasi pihak pabrik dengan petani. Misalnya, sebelum musim panen, pihak perusahaan sudah menyampaikan tata cara pembelian serta kouta yang akan diserap oleh pabrik.
Walaupun tembakau tidak masuk dalam sembilan kebutuhan pokok, untuk memberikan harapan pasti kepada petani paling tidak aturannya diubah, sekalipun tidak melakukan penekanan terhadap harga.
"Ya, minimal Perda itu tidak hanya menguntungkan pihak perusahaan, akan tetapi petani juga bisa untung," tuturnya.
Selama ini, lanjut Juhari, Pemerintah Daerah tidak bisa menaklukkan pabrikan, jika ditekan pabrik tidak mau membeli tembakau Sumenep. Sehingga, ia berkesimpulan pemerintah daerah dan pabrikan belum bisa membangun komunikasi yang baik.
"Selama ini pemerintah daerah tidak memiliki power untuk menekan pabrik. Untuk itu, Perda Nomor 6 Tahun 2012 perlu direvisi. Sehingga, tahun depan ada angin segar untuk petani tembakau," paparnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun E-KABARI.COM, harga tembakau di kalangan petani saat ini berkisar antara Rp 30 ribu sampai Rp 20 ribu ke bawah.
Dengan kisaran harga ini, petani tembakau di Sumenep banyak yang mengeluh. Sebab, hasil panen mereka pasti rugi. (RK/Fiq)