Camat Rubaru Minta Masyarakat Laporkan Kejanggalan Data KPM ke Masing-Masing Desa -->

Camat Rubaru Minta Masyarakat Laporkan Kejanggalan Data KPM ke Masing-Masing Desa

Kamis, 14 Mei 2020, 9:00 PM
loading...
Camat Rubaru Minta Masyarakat Laporkan Kejanggalan Data KPM ke Masing-Masing Desa
Data KPM Bantuan Sosial (Bansos) se-Kecamatan Rubaru yang melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep dipampang di papan pengumuman Kantor Kecamatan Rubaru. (Foto Wy for E-KABARI)

SUMENEP, E-KABARI.COM - Di tengah banyaknya bantuan sosial yang mengalir selama pandemi Covid-19, Camat Rubaru, Arif Susanto meminta masyarakat ikut memantau data penerima bantuan yang turun melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep.

Masyarakat bisa mengakses data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan itu di papan pengumuman Kantor Kecamatan Rubaru, karena pihaknya sudah memampang seluruh data KPM, mulai PKH, Sembako, Sembako Perluasan, BST Kemensos RI, dan Bansos dari provinsi.

"Kita sudah dapatkan seluruh datanya dari Dinsos. Sudah kami print semuanya setiap desa dan kewajiban kami sudah kami penuhi. Sudah kami pampang di papan pengumuman, sekarang sudah bisa dilihat semuanya," kata Arif, Rabu (13/05/2020).

Jika ada masyarakat menemukan kejanggalan pada data KPM tersebut, seperti ada orang yang mampu menerima bantuan, tidak ada di tempat, meninggal atau apapun yang tidak sesuai, ia meminta agar dilaporkan ke masing-masing desa.

"Di desa sudah ada Sekdes sebagai tim aduan, untuk meneruskan itu kepada forum Musdes. Jadi, nanti forum tertinggi adalah Musdes. Pak Kades akan gelar Musdes untuk mengganti data yang salah dengan nama-nama baru yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan," jelas Arif.

Camat Rubaru itu tidak menampik bahwasanya data KPM tersebut memang ada data lama yang bisa jadi sudah banyak yang tidak sesuai. Sehingga jika ditemukan oleh masyarakat, Arif meminta supaya segera dilaporkan kepada desa.

"Memang sudah ada data-data lama yang kami perbaiki, terutama data yang BST Kemensos. Jadi, data itu kemarin ada yang sama dengan data yang BLT DD," ungkapnya.

Sebagai solusi kepada Pemerintah Desa, Arif meminta untuk dilakukan Musdes Khusus penggantian data BLT DD agar nama yang tidak sesuai diganti nama yang jadi prioritas, untuk kemudian nantinya diusulkan lagi.

"Data yang lain (selain BLTD DD, red), manakala ditemukan ada orang yang mampu tidak mau mundur, silakan lapor kepada tim di desa untuk nanti dilakukan Musdes penggantian. Itu berlaku untuk semua bantuan, baik PKH, sembako, BST, BLT DD, semuanya," tegas Arif. (RK/Fiq)

TerPopuler