loading...
 |
| Ketua Sementara DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir didampingi Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep, M. Muhri saat sidak ke Gudang Besar PT Kahuripan Semesta di Desa Patean, Kecamatan Batuan. (Foto IST/E-KABARI) |
Hamid, panggilan akrabnya, mendatangi gudang di Desa Patean, Kecamatan Batuan yang biasa menyerap tembakau petani itu bersama M Muhri, rekan separtainya yang merupakan Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep.
Menurut Hamid, sidak kali ini dilakukan untuk mengetahui alasan gudang tembakau berhenti melakukan pembelian. Di mana hal itu menyebabkan banyak petani dan tengkulak kebingungan menjual tembakaunya.
“Kami akan berusaha mencari jalan terbaik, karena mayoritas warga Sumenep bergantung pada hasil tembakau ini,” ungkapnya, Kamis (19/9/2019).
Setelah sidak, alasan PT Kahuripan Semesta menghentikan pembelian pun terungkap. Dana yang disediakan oleh kantor pusat tahun ini lebih sedikit, sehingga perusahaan yang ditunjuk sebagai perwakilan dari PT Gudang Garam itu melakukan penutupan gudang lebih awal.
"Akibatnya saat ini banyak tumpukan tembakau milik para tengkulak di gudang tersebut yang belum ada kepastian apakah akan dibeli atau tidak. Para pedagang hanya bisa menunggu berhari-hari sampai tembakaunya laku," tutur Hamid.
Sebagai langkah konkret, pihaknya akan segera mengirim surat ke Kantor Pusat PT Gudang Garam. Sebab, Hamid menilai seharusnya perusahaan tersebut melakukan sosialisasi ke bawah jika memang tidak mau melakukan pembelian.
"Kalau sudah ada sosialisasi sedari awal, petani kan tidak perlu terlanjur menanam dalam jumlah terlalu banyak," sambungnya.
Tak hanya itu, Hamid berharap pemerintah pusat juga ikut turun tangan. Persoalan ini dianggapnya cukup serius, karena menyangkut nasib petani dari sisi ekonomi.
"Masalah ini cukup kompleks bagi petani yang terlanjur keluar modal banyak, namun hasil tani tembakaunya tidak ada yang mau membeli," pungkasnya. (SP/Fiq/*)