Komisi IV DPRD Sumenep Minta Pemkab Fasilitasi Desa Pengelola Wisata -->


Komisi IV DPRD Sumenep Minta Pemkab Fasilitasi Desa Pengelola Wisata

Sabtu, 11 Mei 2019, 9:04 AM
loading...
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Farid Affandi
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Farid Affandi. (Foto Ist/E-KABARI)

SUMENEP, E-KABARI.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mengapresiasi upaya eksekutif yang selama ini terus melakukan pengembangan sektor pariwisata, terutama pengelolaan wisata yang ada di desa. Sebab, program Visit Sumenep Years 2019 akan lebih maksimal jika didukung sejumlah wisata yang dikelola desa.

Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Farid Affandi menilai bahwa program Visit memiliki dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, program tersebut membutuhkan keseriusan untuk bisa berjalan maksimal.

"Apabila saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep intens berkomunikasi dengan pihak desa untuk pengembangan potensi wisata agar bisa membantu program Visit, kami rasa bagus," ungkapnya, Senin (06/05/2019) lalu.

Akan tetapi, Pemkab diharapkan tidak hanya memberikan dorongan kepada pemerintah desa untuk mengelola potensi wisata yang ada. Langkah yang lebih taktis dan serius sangat dibutuhkan, karena Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat pemerintahan desa butuh arahan dan pendampingan yang intens.

"Sebab pengembangan hingga pengelolaan wisata butuh kreativitas agar pengunjung tertarik," terang Farid.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi berjanji, Pemkab akan berusaha untuk memberi arahan bagaimana potensi wisata desa dapat dikelola dengan maksimal. Pemerintah akan mengakomodir dan memberikan jalan keluar jika ada kendala dalam pengembangan dan pengelolaannya.

"Jika desa mengajukan dan berkomunikasi tentang pengembangan wisata, maka akan kami sambut baik. Sebab kami memang mengharapkan desa bisa menggali potensi wisata jika di sebuah desa memang ada potensinya," ujar Wabup.

Desa yang hendak mengelola wisata, sambung dia, akan diarahkan ke instansi terkait, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Sinergitas antar pihak terkait dinilai membantu pengelolaan wisata di desa, termasuk dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Sumenep.

"Pengelolaan desa wisata harus dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu tujuannya, supaya BUMDes bisa menjalankan usahanya dengan baik," jelas suami Nia Kurnia itu. (RK/Fiq)

TerPopuler