loading...
 |
| Para Petambak Garam saat audiensi dengan Pimpinan DPRD Sumenep di ruang Bamus, Senin (14/10/2019). (Foto IST/E-KABARI) |
Mereka mendatangi Kantor DPRD Sumenep, Senin (14/10/2019) siang untuk ‘curhat’ rendahnya harga garam rakyat musim produksi tahun 2019, padahal hasil produksinya sedang melimpah, pun kualitasnya bagus.
Kedatangan para petambak garam itu karena upaya mereka bertemu pemerintah sebelumnya mentok. Bukannya naik, harga garam kian hari semakin murah dan mencekit para petani.
“Kami mendatangi wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi kami, para petambak garam. Kami berharap pimpinan dan anggota dewan bisa ikut memperjuangkan keinginan kami,” kata Ubaidillah, salah seorang perwakilan petambak garam.
Ia menyebut harga garam di perusahaan lokal tidak sampai Rp 500 ribu per ton. Saat ini untuk KW1 dibeli dengan harga Rp 450 ribu per ton, KW2 Rp 300 ribu per ton, dan harga garam KW3 Rp 250 ribu per ton.
Harga tersebut, kata Ubaid, berbeda dengan di Surabaya, di mana KW1 dibeli Rp 700 ribu per ton. Sementara untuk KW2 di sana memang tidak dilakukan serapan.
“Dalam dua tahun terakhir ini, harga garam sangat tidak berpihak pada petambak garam. Bahkan, tahun ini merupakan titik terendah harga garam rakyat,” keluhnya.
Masalah kian rumit karena penyerapan garam juga dinilai tidak maksimal. Pasalnya, perusahaan membatasi pasokan harga garam rakyat. Sehingga, stok garam di petambak masih melimpah.
“PT Garam sudah melakukan serapan garam untuk tahap pertama, namun hanya dengan jumlah yang sedikit yakni 3.300 ton dengan harga Rp 700 per ton,” terang Ubaid.
Sebelum ngadu ke DPRD Sumenep, para petambak itu sudah berulangkali bertemu dengan pemerintah. Namun usaha mereka nihil, sehingga hari ini memilih menemui para wakil rakyat untuk meminta solusi atas persoalan garam.
“Kita ke sini untuk meminta dukungan kepada wakil kami agar kami didampingi. Sebab, kami sudah berungkali bertemu dengan gubernur, namun hasilnya nol. Termasuk saat demo di Pemprov dulu, namun nyatanya sampai sekarang tak ada realisasinya,” tutur Ubaid.
Kedatangan para petambak garam dari Desa Pinggir Papas tersebut disambut Pimpinan DPRD Sumenep di ruangan Badan Musyawarah (Bamus). Pertemuan itu dikemas dengan audiensi yang berlangsung kurang lebih satu jam.
Kepada para petambak garam, Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir, berjanji akan memperjuangkan nasib merka. Pihaknya juga mengaku prihatin terhadap kondisi harga garam saat ini.
Bersama pimpinan dewan lainnya, Hamid berjanji akan mengawal persoalan garam yang dikeluhkan para petambak dengan menyurati pemerintah pusat.
“Nanti kita jua akan lakukan rapat kerja dengan Komisi II untuk mediskusikan persoalan garam ini, supaya harganya berpihak pada petani, sehingga tidak ada yang dirugikan,” ungkapnya.
Dari hasil audiensi, Hamid menyimpulkan harga garam masyarakat saat ini murah sekali, menumpuk dan tidak ada penyerapnya. Kendalanya, kata dia, karena terlalu banyak garam impor.
“Untuk itu, perlu ada regulasi yang mengatur agar garam impor tidak masuk ke daerah kami, agar garam rakyat bisa terserap,” tandasnya. (RK/Fiq/*)