loading...
 |
| Anggota Komisi I DPRD Sumenep, H. A. Hosaini Adhim. (Foto Ist/E-KABARI) |
Pasalnya, unit usaha desa yang dikelola dan diperuntukkan bagi masyarakat itu merupakan program yang diprioritaskan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
"Keberadaan BUMDes harus bisa dijadikan media untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Kami sebagai wakil rakyat hanya mendorong bagaimana desa memiliki BUMDes," ungkap Anggota Komisi I DPRD Sumenep, H. A. Hosaini Adhim, Selasa (16/07/2019) kemarin.
Memang, saat ini sudah banyak desa di Sumenep yang memiliki BUMDes dan hanya tinggal dimaksimalkan. Namun bagi desa yang belum punya, Hosaini meminta segera mendirikan badan usaha tersebut.
Menurutnya, BUMDes harus dibentuk dengan mengacu pada potensi maupun produk unggulan desa. Sehingga, nantinya akan mudah dan bisa langsung memiliki jenis usaha yang jelas dan prospek.
Baca Juga: Pengelolaan Wisata Lamban, Dewan Minta Pemkab Sumenep Bentuk Badan Khusus
"Ini harus dilakukan karena keberadaan BUMDes tentu saja sudah berorientasi kepada hasil atau profit. Sebab, yang namanya BUMDes tak ubahnya seperti perusahaan, sehingga harus berkembang dari setiap bulan dan tahunnya," ujar Politisi PAN itu.
Lebih lanjut Hosaini meminta sebelum mendirikan BUMDes, desa harus memastikan usahanya tidak akan mengalami kesulitan. Artinya, jika memang sudah dianggap prospek melalui kajian, barulah pemerintah desa menganggarkan penyertaan modal lewat dana desa.
"Itu memang jadi perhatian pemerintah, dengan harapan bisa membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar, sekaligus pemerintah bisa ikut ambil bagian dalam membuka pekerjaan bagi masyarakat," jelas dia.
Hanya saja, Hosaini menegaskan agar BUMDes benar-benar melibatkan warga sekitar. Supaya, cita-cita UU Desa untuk menjadikan desa mandiri bisa tercapai melalui program tersebut.
"Kami berharap semua desa di Sumenep memiliki BUMDes. Soal action-nya tergantung masing-masing desa. Sementara bagi desa yang sudah punya BUMDes, ayo kembangkan dan kelola secara profesional agar bisa berdampak pada kemandirian desa dan kesejahteraan warganya," pungkas Hosaini. (RK/Fiq/*)